Network
Oke Bima - Komisi V DPRD NTB dengan Dinas Kesehatan (Dikes) menggelar koordinasi terkait unsur dan komponen pendukung penanganan Covid-19 di NTB, Selasa 03 Agustus 2021.
Dalam rapat tersebut, menemukan indikasi anggaran APBD Rp116 miliar untuk refokusing percepatan penanganan Covid-19 mengalami kemacetan.
"Dana miliaran itu sudah dianggarkan di APBD, tapi Pemprov belum mencairkan pada dinas teknis," kata Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Bawa Lari Uang Petani Sapi Bima Rp1,4 Miliar, Ternyata Pelakunya Pecatan TNI, Siapa Kah Dia?
Lanjutnya, pemerintah secara regulasi harus menggunakan anggaran tersebut untuk percepatan penanganan Covid-19 bukan untuk masalah lain.
Terutama, membayar insentif tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
demikian, ia juga menyatakan bahwa masih menemukan kendala kendala tersebut, "kita masih cari kendalanya apa," terangnya.
Baca Juga: Bawa Lari Uang Petani Sapi Bima Rp1,4 Miliar, Ternyata Pelakunya Pecatan TNI, Siapa Kah Dia?
Menurutnya, kalau tidak kemacetan kemacetan ini, ia menduga penangan Covid-19 tidak bisa maksimal.
"Oksigen tidak akan tersedia, terhambatnya vaksinasi, dan hak insentif para nakes sebagai pelayan utama akan terganggu," terangnya
Untuk diketahui, berdasarkan laporan beberapa item pembiayaan para tenaga Dinas Kesehatan ternyata belum tertangani.
Baca Juga: Beredar Foto Apriyani Rahayu Versi Sumbawa, Ini Profilnya
Termasuk realisasi biaya tidak terduga (BTT) untuk 2021 mulai dari tahap dua dan pejabat pejabat pengelola keuangan daerah (PPKAD).
Total total BTT sejumlah Rp19,4 miliar yang terealisasi hanya Rp4,4 miliar.
Namun yang terbayar hanya Rp3,7 miliar, disisi lain juga BTT penanganan Covid-19 di Tanggul yang belum dialokasikan sekitar Rp15 miliar.***
Artikel Rekomendasi